UU Ciptaker Merubah Aturan Srtifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat

- 14 Oktober 2020, 11:50 WIB
Logo Halal MUI. /

Zonajakarta.com- Disahkannya RUU Cipta Kerja yang banyak ditentang masih menjadi polemik.

Setelah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, UU Cipta Kerja ini rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo har ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh wakil ketua DPR Aziz Syamsudin.

"Resmi besok Undang-undang Cipta Kerja dikirim ke Presiden, maka resmi UU ini menjadi milik publik," kata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, pada Selasa (13/10/2020) kemarin.

Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!

Tak hanya mengatur mengenai ketenagakerjaan yang berkaitan dengan buruh, UU Cipta Kerja juga turut mengatur mengenai sistem penerbitan sertifikasi halal.

Pada peraturan sebelumnya, sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan oleh Majelis Umum Indonesia (MUI), namun setelah UU Cipta Kerja disahkan terdapat alternatif lain bagi mereka yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, sertifikat halal dapat diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca Juga: Bahas Omnibus Law, Jokowi Kumpulkan Seluruh Walikota dalam Penyusunan Perppu Cipta Kerja

Halaman:

Editor: Ines Dewi

Sumber: RRI


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X