Jokowi Sebut Pendemo Omnibus Law Dipicu Hoax dan Disinformasi, Presiden Singgung 5 Hal ini

- 10 Oktober 2020, 06:58 WIB
Tangkapan layar, Presiden Jokowi beri tanggapan soal penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja /Sekretariat Presiden

Zonajakarta.com- Gelombang demo penolakan Undang Undang Omnibus Law Cipta kerja masih terus berlanjut.

Buruh masih gencar menyuarakan penolakan terhadap disahkannya undang-undang yang dianggap merugikan para pekerja.

Terkait hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!

Presiden Jokowi bersama dengan jajaran pemerintah dan gubernur telah menggelar rapat internal terbatas secara virtual membahas mengenai UU Cipta Kerja, Jumat 9 Oktober 2020.

Presiden Jokowi mengatakan adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial.

"Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," kata Jokowi, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga: Perang Makin Tak Terkendali, Vladimir Putin Turun Tangan Undang Azerbaijan-Armenia ke Moskow

Selain itu, menurutnya penolakan UU Cipta Kerja karena ada yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam, padahal hal ini tidak benar Jokowi juga menegaskan jika tidak ada yang berubah dengan sistem yang sekarang.

Halaman:

Editor: Ines Dewi

Sumber: RRI, presidenri.go.id


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X