Bukannya Suudzon, Pasal Selundupan Jadi Perhatian, PKS Bentuk Tim Pemeriksa Draft UU Cipta Kerja

- 14 Oktober 2020, 11:47 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 lalu. /Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras./

Zonajakarta.com-Masih teringat jelas ketegangan dalam rapat paripurna DPR saat mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu.

Sat itu, fraksi partai Demokrat bahkan sampai Walk Out dari ruang rapat paripurna DPR yang membahas pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

Tak berhenti sampai di situ, hingga kini polemik pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR masih berlanjut.

Pasalnya, usai disahkan, Partai Demokrat mengaku belum mendapat draft RUU Cipta Kerja yang diketuk palu oleh DPR.

Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!

Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan yang mengeluarkan pernyataan pada Jumat (9/10/2020).

Ossy Dermawan mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.

Kendati demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan arahan kepada para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2020, agar seluruh kader Partai Demokrat tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa pada aksi demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Dari Sumatera Utara Hingga Maluku, Pasukan-pasukan Polisi Daerah Mulai Dikirim ke Jakarta, Ada Apa?

Halaman:

Editor: Lusi Nafisa

Sumber: ANTARA, RRI


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X