Tegaskan Sanksi Pidana Omnibus Law Diadopsi dari UU Lama, Menaker:UU Cipta Kerja Tidak Ompong

- 17 Oktober 2020, 19:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah. //ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan

Zonajakarta.com - Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law menuai berbagai polemik dari kalangan masyarakat, termasuk buruh.

Sementara itu, pemerintah sendiri berupaya untuk menyosialisasikan UU Cipta Kerja supaya dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dilansir dari laman Kemnaker, Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah selalu menyosialisasikan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan bagi seluruh stakeholder terkait.

Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini Untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan

Pada Kamis (15/10) lalu, Menaker Ida berdialog secara virtual dengan sekitar 1308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, dari seluruh lokasi perusahaannya di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menaker didampingi Dirjen Pengawasan dan K3, Haiyani Rumondang dan Kepala Biro Humas, Soes Hindharno.

Sementara itu, hadir dari Pertamina Direktur Utama Subholding Upstream, Direktur HRD, dan jajaran penunjang bisnisnya.

Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale

"Proses pembahasan UU Cipta Kerja ini sangat terbuka. Rapat-rapat di Raker, Panja dan Baleg dapat diakses melalui banyak kanal. Ada live streaming, ada liputan dari TV Parlemen, bisa juga dari youtube. Sepanjang karir saya di DPR, baru kali ini saya lihat ada proses pembahasan yang menit demi menit bisa diakses public. Jadi tuduhan bahwa kita mengendap-ngendap itu tidak benar," kata Menaker Ida membuka dialog dengan para pekerja dan direksi Pertamina.

Halaman:

Editor: Nika Wahyu

Sumber: Kemnaker


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X