Simpang Siur Soal Pesangon, Mahfud MD Temukan Hal Baru Terjadi di UU Cipta Kerja: Ada Jaminan Hukum

- 19 Oktober 2020, 14:30 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. /Sinarharapan.co

Zonajakarta.com - Pesangon menjadi salah satu isu yang digembar-gemborkan selama gelombang penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Rakyat Indonesia yang menolak Omnibus Law menyebut bahwa pesangon dihilangkan dalam UU Cipta Kerja.

Dikutip Zonajakarta.com dari RRI, (27/9), ketentuan pesangon sebelumnya yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Baca Juga: Prediksi Kemenangan Khabib Nurmagomedov di Pertandingan UFC 254, Cristiano Ronaldo: Insya Allah

Ketentuan tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha. Dalam ketentuan tersebut, pesangon PHK sebanyak 32 kali upah.

"Sangat memberatkan pelaku usaha dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi," katanya.

Ia juga menambahkan, akibat pengusaha merasa keberatan dengan perhitungan pesangon yang ada saat ini, 66% pembayaran pesangon tidak sesuai dengan ketentuan, 27% karyawan menerima lebih kecil dan hanya 7% yang patuh.

Baca Juga: Misi Tempur Si Kancil Prabowo Subianto Habisi Pemimpin Besar Timor Leste Nicolau Lobato

Oleh sebab itu, Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan penyesuaian perhitungan besaran pesangon.

Halaman:

Editor: Nika Wahyu

Sumber: YouTube, RRI


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X